BANDA ACEH,JBI– Perkembangan politik dan pemerintahan di Aceh kembali menjadi perhatian masyarakat setelah muncul sejumlah informasi yang beredar di media sosial mengenai perubahan posisi dalam jajaran pemerintahan Aceh.
Pada Minggu, 23 Agustus 2026, beredar kabar mengenai Keputusan Presiden yang disebut berkaitan dengan pemberhentian M Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah Aceh. Informasi tersebut menjadi perhatian publik karena Sekda memiliki posisi strategis dalam membantu Gubernur Aceh menjalankan roda pemerintahan dan koordinasi pembangunan daerah.
Di tengah munculnya berbagai informasi tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa pemerintahan Aceh berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebelumnya, masyarakat juga dibuat ramai oleh beredarnya selebaran digital yang menyebut Fadhlullah telah menjadi Penjabat Gubernur Aceh. Pemerintah Aceh kemudian menyatakan bahwa selebaran tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoaks. Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki sumber resmi.
Selain persoalan pemerintahan, Gubernur Muzakir Manaf dalam beberapa waktu terakhir juga mendorong berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah upaya pemerintah menangani persoalan pasokan semen yang sempat mengalami kelangkaan di Aceh. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pasokan sehingga kebutuhan pembangunan masyarakat dapat terpenuhi.
Pemerintah Aceh juga tengah mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui pengusulan minyak nilam Aceh sebagai komoditas Sistem Resi Gudang. Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan Aceh.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Muzakir Manaf masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari stabilitas pemerintahan, kebutuhan pembangunan, hingga persoalan ekonomi masyarakat.
Masyarakat Aceh kini diharapkan tetap menjaga suasana kondusif serta mengutamakan informasi yang berasal dari sumber resmi. Pemerintah juga dituntut memberikan penjelasan secara terbuka agar berbagai isu yang berkembang tidak menimbulkan keresahan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
