Studi Tiru Disnaker Bogor ke Yogyakarta Disorot, LSM Pertanyakan Anggaran dan Hasil Kegiatan

disnaker kab boro study tiru

BOGOR,JBI– Kegiatan kunjungan studi tiru yang dilakukan rombongan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor bersama pengurus serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke Yogyakarta pada Agustus 2026 mendapat sorotan dari lembaga swadaya masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPC LSM KCBI Bogor, Agus Marpaung, yang mempertanyakan urgensi, manfaat, serta penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut, terlebih kunjungan disebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

Bacaan Lainnya

Informasi yang diperoleh menyebutkan rombongan Disnaker Kabupaten Bogor melakukan kunjungan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemerintah Kota Yogyakarta serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

Kunjungan tersebut disebut bertujuan mempelajari pola dan kebijakan penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang diterapkan di Yogyakarta. Selain itu, kegiatan tersebut juga disebut sebagai upaya memperkuat hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan kalangan pengusaha.

Namun, Agus Marpaung menilai kegiatan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui tujuan kegiatan, dasar pelaksanaan, besaran anggaran, jumlah peserta, hingga hasil yang diperoleh setelah kunjungan.

“Yang menjadi pertanyaan adalah urgensinya. Apa yang benar-benar dibutuhkan sehingga harus dilakukan studi tiru ke Yogyakarta? Kemudian apa hasil konkretnya dan bagaimana hasil tersebut akan diterapkan di Kabupaten Bogor?” ujar Agus.

Menurut Agus, studi tiru pada prinsipnya dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan yang jelas dan hasil yang dapat diukur.

Namun, penggunaan APBD untuk perjalanan dinas menurutnya juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Jangan sampai istilah studi tiru atau studi banding hanya menjadi alasan untuk melakukan perjalanan dinas. Kalau memang ada manfaatnya, harus ada output yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat, khususnya para pekerja,” tegasnya.

Pemerhati Sosial Ikut Soroti Efektivitas

Sorotan terhadap kegiatan tersebut sebelumnya juga disampaikan pemerhati sosial dan pembangunan, Johnner Simanjuntak.

Johnner menilai kegiatan tersebut perlu dievaluasi, terutama dari sisi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Ia mempertanyakan apakah kunjungan tersebut benar-benar memberikan manfaat signifikan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi Kabupaten Bogor.

“Kurang tepat kalau hanya disebut studi tiru atau studi banding tanpa melihat hasilnya. Yang jelas, kegiatan seperti ini harus sejalan dengan upaya efisiensi, bukan justru berpotensi menjadi pemborosan,” kata Johnner.

Disnaker Bogor Belum Berikan Penjelasan

Sementara itu, wartawan pada Selasa (1/9/2026) telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Nana Mulyana.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban terkait kegiatan tersebut.

Dengan demikian, belum diperoleh penjelasan langsung dari Kepala Disnaker Kabupaten Bogor mengenai nilai anggaran, jumlah peserta, dasar penganggaran, hasil studi tiru, maupun rencana tindak lanjut setelah rombongan kembali dari Yogyakarta.

Agus Marpaung meminta Disnaker Kabupaten Bogor terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.

“Kami tidak mempersoalkan kalau memang kegiatan itu memiliki dasar yang kuat dan manfaat yang jelas. Tetapi karena yang digunakan adalah uang rakyat, publik berhak mengetahui berapa anggarannya, siapa saja yang berangkat, apa yang dipelajari, dan apa hasil konkretnya,” pungkas Agus.

Kritik tersebut merupakan bentuk pengawasan publik terhadap penggunaan APBD. Adapun dugaan pemborosan yang disampaikan sejumlah pihak merupakan penilaian dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum terdapat pemeriksaan atau temuan dari lembaga yang berwenang.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Disnaker Kabupaten Bogor terkait kegiatan tersebut, termasuk transparansi anggaran dan hasil konkret yang dihasilkan dari kunjungan studi tiru ke Yogyakarta. ( A)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *