JAKARTA, JBI– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan dalam pemberantasan korupsi. Lembaga antirasuah tersebut menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv,Penahanan dilakukan KPK pada Rabu, 19 Agustus 2026. dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi. kamis 20/08/26
Kasus ini langsung menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan lingkungan perpajakan, salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam penerimaan negara. Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa KPK masih terus melakukan penyidikan terhadap dugaan praktik korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat negara.
KPK menyatakan Muhamad Haniv ditahan untuk masa penahanan tahap awal selama 20 hari, terhitung sejak 19 Agustus hingga 7 September 2026.
Penahanan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan KPK. Lembaga tersebut sebelumnya juga terus memperkuat penindakan terhadap dugaan korupsi di sektor perpajakan, termasuk melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.
Perkara ini kembali mengingatkan publik bahwa persoalan gratifikasi masih menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dapat menjadi pintu masuk terjadinya konflik kepentingan hingga tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan dan ditangani sesuai ketentuan hukum.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan pemerintahan yang bersih, proses hukum terhadap mantan pejabat pajak tersebut dinilai penting untuk mengungkap secara terang asal-usul pemberian, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aliran dana atau keuntungan lain yang berkaitan dengan jabatan.
KPK sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya integritas aparatur negara dan kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan maupun gratifikasi. Hingga periode Januari-Maret 2026, KPK mencatat lebih dari 863 ribu wajib lapor telah menyampaikan LHKPN.
Perkembangan kasus Muhamad Haniv kini masih akan menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang diperiksa apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.
KPK diharapkan dapat mengusut perkara secara transparan dan profesional sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap di persidangan. Prinsip praduga tak bersalah juga tetap harus dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
