SUKABUMI, JBI— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perhatian publik setelah warga Kabupaten Sukabumi menyampaikan keluhan terkait nasib korban bencana yang hingga kini belum memperoleh kepastian tempat tinggal. Sorotan tersebut muncul ketika Dedi tengah melakukan aksi kemanusiaan membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keluhan warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, beredar melalui video di media sosial. Dalam rekaman tersebut, warga mengaku hampir dua tahun masih menghadapi ketidakpastian setelah bencana banjir dan longsor melanda wilayah mereka.
Warga berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai tempat tinggal serta bantuan biaya kontrakan yang sebelumnya mereka nantikan. Mereka juga meminta perhatian langsung Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.
Sorotan itu kemudian mendapat respons cepat dari Dedi. Ia mengaku telah menghubungi Bupati Sukabumi Asep Japar untuk menanyakan persoalan warga terdampak bencana tersebut.
Menurut Dedi, setelah berkomunikasi dengan Bupati Sukabumi, diketahui bahwa persoalan warga belum sepenuhnya dipahami pemerintah kabupaten. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan bantuan pembangunan rumah apabila lahan telah tersedia. Bantuan tersebut diperkirakan sebesar Rp40 juta untuk setiap keluarga.
Berdasarkan pendataan terbaru, jumlah warga yang membutuhkan penanganan ternyata lebih banyak dari 46 kepala keluarga yang sebelumnya muncul dalam video keluhan. Dedi menyebut terdapat sekitar 120 kepala keluarga terdampak di Kecamatan Simpenan yang membutuhkan bantuan hunian. Jika setiap keluarga memperoleh Rp40 juta, total anggaran yang disiapkan dapat mencapai sekitar Rp4,8 miliar.
Dedi juga memaparkan bahwa Pemprov Jabar sebelumnya telah menyalurkan bantuan sekitar Rp6,093 miliar untuk penanganan korban bencana di Kabupaten Sukabumi. Bantuan tersebut antara lain berupa biaya hidup bagi korban bencana serta pembangunan rumah di Palabuhanratu dan Nyalindung.
Di sisi lain, Dedi menjelaskan bahwa Pemkab Sukabumi sebelumnya telah mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi hingga kini bantuan tersebut belum terealisasi. Karena kondisi warga membutuhkan penanganan segera, Pemprov Jabar menyatakan siap mengambil langkah lanjutan dengan syarat lahan pembangunan disiapkan pemerintah kabupaten.
Respons Dedi tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan bahwa kritik warga mengenai penanganan bencana di daerah akhirnya mendapat tindak lanjut. Polemik ini sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dapat segera sampai kepada penerima.
Dedi menegaskan penyelesaian persoalan warga tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama antara Pemprov Jabar, Pemkab Sukabumi, serta pemerintah di tingkat bawah.
