SIDOARJO, JBI— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program tersebut.
Kasus yang terjadi pada awal September 2026 itu menjadi sorotan karena jumlah warga yang terdampak mencapai ratusan orang. Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mencatat sedikitnya 512 orang terdampak dalam kejadian tersebut. Sebagian korban harus mendapatkan perawatan medis, sementara sebagian lainnya telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.
Dalam perkembangan terbaru pada Kamis (3/9/2026), Ketut mengungkap dugaan adanya ketidakdisiplinan dalam proses distribusi makanan. Menurutnya, makanan MBG seharusnya segera didistribusikan setelah selesai dimasak agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Ketut menyebut proses distribusi di lapangan berlangsung lebih dari batas waktu yang seharusnya. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan makanan mengalami penurunan kualitas.
“Loading” makanan, kata Ketut, seharusnya selesai dalam waktu sekitar empat jam sejak makanan dimasak hingga dibagikan kepada penerima manfaat.
Kasus tersebut juga membuat BGN memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin, Kalitengah, Sidoarjo. SPPG tersebut dikenai suspensi berat selama 30 hari.
BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan digantikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Sebelumnya, makanan yang dikonsumsi para santri diketahui berasal dari SPPG Kalitengah. Pada saat kejadian, sebanyak 1.010 porsi makanan MBG dikirim untuk dikonsumsi para siswa di lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Menu yang disajikan antara lain nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis dan baby corn, tempe bumbu Bali serta buah apel.
Kasus ini menjadi evaluasi penting bagi pelaksanaan program MBG. Pengawasan terhadap proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan dinilai harus diperketat agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak menimbulkan persoalan kesehatan.
BGN bersama pihak terkait masih melakukan penanganan dan evaluasi terhadap kejadian tersebut. Pemerintah juga diharapkan memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di setiap satuan pelayanan MBG di berbagai daerah.
Peristiwa Sidoarjo menjadi pengingat bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh kualitas menu, tetapi juga oleh ketepatan waktu distribusi serta penerapan standar keamanan pangan dari dapur hingga makanan diterima masyarakat.
