PROBOLINGGO., JBI—Isu dugaan pungutan liar (pungli) berkedok “setoran” dalam pengelolaan kios pupuk oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pupuk Kabupaten Probolinggo tengah menjadi sorotan publik. Kabar yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp se-Jawa Timur ini memicu desakan transparansi dari berbagai kalangan. (06/10/26)
Polemik ini mencuat ke permukaan setelah M. Kholik SH, Pimpinan Redaksi media online sekaligus Ketua Aliansi Forum Gerakan Aktivis Media Online se-Pasuruan dan Malang Raya, melayangkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Muklis.
Dalam pesan tersebut, Kholik mempertanyakan kebenaran rumor yang menyebut adanya kewajiban setoran bagi pemilik kios pupuk dengan nominal fantastis, yakni di kisaran Rp30 juta hingga Rp50 juta. Menurutnya, isu ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat, namun belakangan seolah meredup dan hilang dari pembahasan.
“Ini bukan lagi isu kecil yang bisa dianggap selesai hanya karena tiba-tiba sunyi. Publik sudah terlanjur membaca, mendengar, dan mempertanyakan. Maka harus ada jawaban yang jelas dan terbuka,” tegas Kholik dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (6/10/2026).
Kholik menilai, hilangnya pembahasan terkait isu ini secara mendadak justru memancing kecurigaan baru di tengah masyarakat. Ia mendesak pihak-pihak terkait, khususnya yang disebut dalam pesan klarifikasi, untuk tidak ragu memberikan penjelasan secara terbuka jika kabar tersebut memang tidak benar.
“Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Diam bukan solusi ketika isu sudah menyebar ke mana-mana,” lanjutnya.
Dugaan permainan di lingkaran Pokja Pupuk ini memantik reaksi keras dari kalangan aktivis, mengingat distribusi pupuk bersubsidi sangat berkaitan erat dengan hajat hidup petani kecil. Praktik pungli puluhan juta rupiah dinilai akan semakin menyulitkan petani dalam mendapatkan akses pupuk dengan harga terjangkau, sekaligus mencederai rasa keadilan.
Sejumlah aktivis di Probolinggo kini mendesak agar persoalan ini tidak hanya berhenti sebagai obrolan di media sosial. Mereka menuntut keberanian dari pihak berwenang untuk mengusut dan memberikan penjelasan resmi demi
mencegah meluasnya asumsi liar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari anggota DPRD yang bersangkutan maupun pihak Pokja Pupuk terkait dugaan aliran dana tersebut. Publik kini menanti apakah isu ini akan diselesaikan secara transparan atau berlalu tanpa kejelasan.
(Pewarta: Riangga Kaperwil / Jurnal Berita Indonesia)
Tinggalkan Balasan